Kamis, 23/04/2026 06:22 WIB
TAG : pengesahan undang-undang
    SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('pengesahan undang-undang') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('pengesahan undang-undang' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 770,10
  • Bapemperda Kabupaten Majene Adukan Masalah ke PPUU DPD RI

    Bapemperda Kabupaten Majene Adukan Masalah ke PPUU DPD RI

    Rabu, 17/03/2021 14:28 WIB

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menerima audiensi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda konsultasi terkait Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Rabu (17/3). 

  • Enam Poin Krusial dalam RUU P-KS Versi Baleg DPR

    Enam Poin Krusial dalam RUU P-KS Versi Baleg DPR

    Selasa, 16/03/2021 19:25 WIB

    Ada enam poin yang substansial dan krusial yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).

  • Baleg DPR: RUU P-KS Mendesak untuk Disahkan

    Baleg DPR: RUU P-KS Mendesak untuk Disahkan

    Selasa, 16/03/2021 19:13 WIB

    Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) sangat mendesak untuk segera disahkan karena semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan.

  • Komite II DPD RI Beberkan Permasalahan UU SP3K

    Komite II DPD RI Beberkan Permasalahan UU SP3K

    Senin, 15/03/2021 19:01 WIB

    Komite II DPD RI akan mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K). 

  • Himpsi Ajak Semua Pihak Kawal RUU Praktik Psikologi

    Himpsi Ajak Semua Pihak Kawal RUU Praktik Psikologi

    Jum'at, 12/03/2021 21:42 WIB

    Ketua Himpsi, Seger Handoyo mengatakan belum adanya Undang-undang Praktik Psikologi memicu penyalahgunaan (misuse dan mistreat), yakni orang-orang tanpa kompetensi dan kualifikasi melakoni pekerjaan-pekerjaan psikologi.

  • Komite IV DPD RI Siap Awasi Pelaksanaan UU Perbankan Syariah

    Komite IV DPD RI Siap Awasi Pelaksanaan UU Perbankan Syariah

    Jum'at, 12/03/2021 21:26 WIB

    Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap melakukan pengawasan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

  • Setjen DPR RI: UU Tentang Pendidikan Perlu Diharmonisasikan

    Setjen DPR RI: UU Tentang Pendidikan Perlu Diharmonisasikan

    Kamis, 11/03/2021 01:14 WIB

    Diperlukan kajian mendalam terhadap sejumlah undang-undang yang mengatur pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk menyinkronkan dan mengharmoniskan materi muatan agar tidak terjadi tumpang-tindih dan multitafsir dari para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

  • Komisi III DPR Tawarkan Revisi UU KPK

    Komisi III DPR Tawarkan Revisi UU KPK

    Rabu, 10/03/2021 16:47 WIB

    Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menawarkan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk kembali merevisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

  • Menkumham Beberkan Alasan Pemerintah Belum Ajukan Revisi UU ITE ke DPR

    Menkumham Beberkan Alasan Pemerintah Belum Ajukan Revisi UU ITE ke DPR

    Selasa, 09/03/2021 16:34 WIB

    Pemerintah sampai saat ini belum mengajukan  revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke DPR RI.

  • Baleg dan Pemerintah Sepakati Perubahan Prolegnas 2021

    Baleg dan Pemerintah Sepakati Perubahan Prolegnas 2021

    Selasa, 09/03/2021 14:48 WIB

    Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI sepakat perubahan daftar rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020 - 2024.

< 75767778798081 >