Masyarakat berhak curiga jika pengawasan oleh pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20 persen CPO tidak berjalan.

Ini persoalan yang krusial bagi penataan kelembagaan riset dan inovasi nasional.  Presiden harus menyetop kegaduhan yang terjadi di kalangan peneliti selama ini untuk kemudian secara bertahap merevitalisasi kelembagaan Iptek nasional.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menjelaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pertemuan tersebut. PKS, lanjut dia, hanya mengingatkan bila publik berharap NasDem konsisten.

Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk. Sudah lewat hampir dua tahun masa transisi BRIN ini namun ditengarai tidak terjadi konsolidasi kelembagaan yang integratif dan terpadu.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebut Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran, badan yang dipimpinnya. Akibat kegagalan tersebut muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.

Presiden harus patuh pada ketentuan Undang-Undang. Bukan malah memberikan pemakluman yang bisa dijadikan pembenaran oleh perusahaan tambang untuk mengulur-ulur waktu pembangunan smelter.

Mardani tak menyebut detail sikap PKS mendukung atau tidaknya Anies sebagai capres Koalisi Perubahan. Dia hanya menekankan Anies dan PKS memiliki banyak kesamaan.

Kami menerima laporan dan aspirasi dari berbagai komunitas masyarakat akan terjadinya gangguan lingkungan akibat aktivitas tambang. Gangguan ini sampai mempengaruhi kualitas hidup masyarakat karena sudah menurunkan kualitas air dan membuat jalan berlubang

Bagaimanapun NasDem saat ini masih bagian dari koalisi pemerintah. Dan itu bagus. Menunjukkan adab silaturahim dijalankan.

Belum tuntas penyelesaian kasus bentrok berdarah antar kelompok pekerja di perusahaan smelter nikel PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan  kasus beking kegiatan tambang ilegal oleh orang dekat presiden, kita sudah dikejutkan lagi dengan kabar dari Bank Indonesia yang menyatakan dolar hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia.