Komisi III DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Komisi III menekankan terkait dukungan kepada MA untuk melakukan digitalisasi dalam penanganan perkara.
Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, khususnya berkenaan dengan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil belajar pembelajaran di Era Pandemi.
Rapat Paripurna akan digelar gabungan fisik dan virtual. Didampingi para pimpinan DPR lainnya, Puan akan memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada pukul 11.00 WIB, Selasa (31/8).
Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Finalisasi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Senin (30/8) secara hybrid.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet memberikan 3 catatan krusial terkait agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membahas tentang evaluasi laporan keuangan Kemanterian Kelautan Dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020, evaluasi kegiatan KKP tahun 2021 dan usulan kegiatan tahun anggaran 2022.
Beberapa orang tewas ketika gerilyawan Taliban menembaki kerumunan di kota timur Asadabad, kata seorang saksi mata. Saksi lain melaporkan tembakan di dekat rapat umum di Kabul, tetapi tampaknya itu adalah tembakan Taliban ke udara.
Setelah melalui musyawarah mufakat, Leonardy Harmainy akhirnya dipilih kembali menjadi Ketua Badan Kehormatan DPD RI. Pemilihan Leonardy dilakukan melalui rapat yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (19/8).
DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna pembahasan RUU APBN 2022 dalam masa persidangan I tahun 2021-2022 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi.
Penetapan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi bertepatan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam rapat paripurna Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.