Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas dari naskah akademik ini sebenarnya sejalan dengan semangat untuk memperkuat apa yang diamanatkan oleh undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan yang disebut dengan meaningful public participation.

Rocky Gerung menyebut, hunian maupun infrastruktur merupakan kebutuhan dasar manusia. 

Perlu kami sampaikan bahwa sejak penyusunan di Baleg itu semua pihak terkait yang mengikuti dari awal undang-undang itu sudah diajak, baik saat pembahasan penyusunan di Baleg dan pada saat setelah penyusunan disahkan di Paripurna menjadi undang-undang inisiatif DPR RI, dibahas lagi oleh Komisi IX.

KIP menyebutkan bahwa di Undang-Undang (UU) terdapat ketentuan informasi mana yang bersifat rahasia.

Pada tahun 2024, anggaran untuk infrastruktur dasar IKN ditambah lebih besar besar, ditargetkan mencapai Rp 40,6 triliun, sehingga totalnya dengan tahun 2023 akan mencapai Rp 68 triliun. Oleh karena itu, saya menilai bahwa nominal pagu ini tidak konsisten dengan apa yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada 20 November 2023.

Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nanti­nya.

Posisi utang tersebut masih berada di bawah batas yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60%

Tentu kami akan menindaklanjuti pemberhentian Pak Firli secara resmi oleh Pak Jokowi tersebut. Sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, maka akan dipilih penggantinya dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih sebelumnya.

KPK tidak pernah menargetkan seseorang sebagai tersangka. Alat bukti lah yang menjadi dasar KPK menetapkan Suryo sebagai tersangka.

Surya Paloh perintahkan Fraksi NasDem di DPR RI untuk menolak klausul dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tersebut