Masyarakat yang kena PHK, habis kontrak kerja, ataupun yang mengundurkan diri akan dilatih hingga siap disalurkan ke dunia industri pembuka lapangan kerja

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan perempuan dan penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang baik dan adil terutama dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang menjalankan keadilan HAM terbaik.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

Pemerintah terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berinovasi mengembangkan kualitas dan kuantitas program.

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Panja Investasi Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba meminta perbaikan kinerja dari segi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), karena ada beberapa yang tidak tepat sasaran.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti adanya persoalan ketenagakerjaan di tubuh anak usaha dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yaitu PT. Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka perluasan jumlah peserta dan performa kinerja program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk segera terapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baru

Usulan revisi UU Ketenagakerjaan mengemuka karena di samping sudah dilakukan judicial review (uji materil) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 30 kali,

Hanif menekankan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan jaminan sosial yang berkualitas.