Kami menyerukan agar seluruh elemen kebangsaan dapat mengukuhkan kembali persatuan nasional, mengikuti semua mekanisme dan proses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan mengedepankan pemilu yang damai, jujur dan terbuka sehingga nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang legitimate sehingga indonesia tetap bermartabat dalam pergaulan dunia yang makin dinamis dan menantang.

Tema kali ini kami pilih Kasih Damai Perjuangan. Sengaja kami pilih tema ini karena saat ini masuk pada tahun pesta demokrasi.

Tetapi bagi kami tidak hanya bagus dari aspek ramah lingkungan, namun juga yang harus diingat bagaimana affordability atau ketersediaannya yang mudah dijangkau, mudah didapatkan. Serta yang terpenting tidak memberatkan masyarakat, artinya terjangkau untuk daya beli masyarakat.

Hari ini, kami diundang teman-teman di DPR untuk melaporkan sekaligus meminta masukan dari DPR terkait beberapa hal strategis untuk mengakselerasi manajemen ASN dan reformasi birokrasi. Teman-teman di DPR memiliki concern yang kuat untuk mengawal berbagai kebijakan strategis, agar cita-cita birokrasi profesional berkelas dunia bisa terakselerasi capaiannya.

Kalau nilai mudaratnya tinggi, maka wajib untuk dinaikkan. Jadi kalau dasar pemikiran kami di Komisi XI ya seperti itu. Pemerintah atau negara boleh mengambil pajak hiburan tinggi, memang akibat yang dibuat oleh hiburan tersebut memang agak tinggi risikonya. Maka untuk CSR-nya pun harus tinggi. Maka itu diambil lalu pajak tinggi.

(RUU DKJ) mesti dibahas di masa sidang ini, karena harus diketok selesai sebelum 15 Februari. Sementara tanggal 6 (februari) kita sudah reses lagi, jadi dari sekarang sampai tanggal 6 Februari akan dibahas. Pasal-pasal kontroversi akan dibuka akan dibuka ke publik dan kami berharap itu bisa dijaga bersama, termasuk kita tolak bahwa Gubernur DKI ditunjuk oleh Presiden.

Kami menunggu niat baik Prabowo Subianto secara personal maupun TKN untuk mengajak kami berdiskusi secara terbuka untuk berdialog dengan kami mengenai isu yang kami angkat ini

Hasil audiensi kami dengan Bawaslu RI, kami sepakat laporan kami yang sebelumnya di Panwaslu Kuala Lumpur diteruskan oleh Bawaslu yang ada di Jakarta.

Perlu kami sampaikan bahwa sejak penyusunan di Baleg itu semua pihak terkait yang mengikuti dari awal undang-undang itu sudah diajak, baik saat pembahasan penyusunan di Baleg dan pada saat setelah penyusunan disahkan di Paripurna menjadi undang-undang inisiatif DPR RI, dibahas lagi oleh Komisi IX.

Jadi aksi ini memang dilakukan serentak oleh mahasiswa. Kami menuntut pemerintah untuk menindak atau mengusut tuntas tentang pelanggaran HAM berat baik yang sudah diakui maupun yang belum diakui.