Komisi X DPR RI mendorong peningkatan kualitas pustakawan di Indonesia, khususnya di tingkat daerah.

Kewenangan khusus Otorita IKN bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fraksi PKS menilai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN berpotensi menjadikan otorita tersebut memiliki kewenangan yang bersifat mutlak yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Kedepankan Kearifan Lokal dalam Branding Daerah Tujuan Wisata

Kemnaker Tingkatkan Kapasitas Pengelola Layanan Karirhub dan Job Virtual di Daerah

Gus Imin menegaskan dukungan masyarakat terhadap pasangan AMIN semakin hari semakin meluas. Sambutan masyarakat yang diterimanya setiap kali ke daerah selalu berkesan.

Program ekosistem kemitraan yang melibatkan satuan pendidikan vokasi, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan pemerintah daerah (pemda) mendapatkan respons positif dari mayoritas pemda

Raker Komite IV DPD RI, Fadel Muhammad : Praktek Belanja Dari Pusat ke Daerah, Harus Dibatasi

Gus Halim memaparkan bahwa jalan merupakan urat nadi perekonomian warga desa yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Mereka yang dilantik akan menggantikan posisi Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada 5 September 2023.

Menaker: PBK Berikan Kontribusi Penting bagi Daerah