Menurut Neng Eem, MPR sebagai lembaga tinggi negara memberikan sosialisasi pentingnya penanaman cinta tanah air ini agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh.

Firli juga mengeluhkan jika Lembaga Antikoripsi kekurangan markas. Mengingat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK ada di Ibu Kota.

Rapat Kerja Nasional BPD/PABPDSI tanggal 25-26 November 2021 di Gedung Merdeka Bandung menghasilkan Keputusan-Keputusan dan Rekomendasi skala Nasionsi dalam rangka Memperkuat Kapasitas Anggota BPD dan Martabat Lembaga BPD sesuai dengan Tugas dan Fungsi mewujudkan Clean & Good Governance dan Check & Balance Pemerintah Desa di agenda Revisi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Adapun dua penghargaan tersebut untuk kategori Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan capaian Bintang 2 dan kategori Program Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan Akreditasi A.

Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendukung usulan Lektor Kepala Universitas Tadulako Palu Abdul Wahid, bahwa Kejaksaan Agung perlu menjadi lembaga setara dengan KPK.

Lembaga Antikorupsi meminta Suningsih untuk menjelaskan pihak-pihak yang menerima uang dalam pengadaan tanah itu.

Lembaga Antikorupsi menduga ada pihak lain yang turut serta menerima dan menikmati uang hasil korupsi dalam kasus ini.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah berharap, penyelenggara negara dapat menerima pengurangan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Hal itu sebagai bentuk solidaritas dan dalam rangka efisiensi APBN 2022.