Saya ingatkan agar perpindahan gerbong kepemimpinan ini nantinya tidak menghambat tugas dan fungsi yang dijalankan OJK. Termasuk, untuk melanjutkan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2022. Apalagi, sejauh ini pelaksanaan anggaran OJK belum mencapai tengah semester. Yang berarti, masih banyak agenda-agenda OJK yang belum selesai dijalankan oleh ADK saat ini dan perlu diteruskan oleh ADK terpilih.

Jadi hari ini kami melakukan rapat kerja antara Komisi VIII dengan pemerintah dan DPD RI, yaitu membahas nasib RUU Penanggulangan Bencana. Rancangan ini merupakan inisiatif dari Komisi VIII DPR RI, semangatnya untuk memperkut lembaga BNPB termasuk dari sisi anggaran, dari sisi koordinasi, dan lain sebagainya.

Ini usulan tambahan dari Kemensos yang pernah kita setujui untuk anak yatim tapi sampai sekarang Kemenkeu belum mengeluarkan ya, jadi kita pertegas lagi.

Sehingga jika melihat angka estimasi kebutuhan anggaran Pemilu yang diajukan KPU dan Bawaslu, rasanya sangat mengejutkan jika dibandingkan dengan Anggara pemilu terdahulu yang hanya Rp25 Triliun.

Apa yang disampaikan Presiden itu adalah lampu hijau, terutama bagi pemerintah untuk bersama-sama DPR menyetujui anggaran bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Angka Rp110 Triliun menjadi sangat relatif tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terhadap pemilu 2024.

Penambahan anggaran penting dilakukan mengingat sektor pertanian selama ini terbukti mampu menopang perekonomian negara.

Pemerintah anggarkan Rp6,95 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang akan diberikan kepada 23,15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menurut Syarief Hasan, mengendapnya dana daerah adalah sisi gelap penganggaran pemerintah.

DPD RI dengan keterbatasan anggaran harus tetap konsisten membela rakyat, terutama terkait hajat hidup masyarakat. Kami siap menampung, mendengar dan menyampaikan aspirasi setiap lapisan masyarakat yang kehidupannya terancam.

Penghargaan ini diberikan kepada Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran setelah dilakukan pengajuan dan penilaian pada tahun 2021.