Puan Maharani Memastikan Kompak Bersama Ganjar untuk Pemenangan Pilpres dan Pileg 2024.

Nama kan banyak ada ada 10. Kalau boleh saya sebutkan yang ada di media ada Pak Mahfud sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, Pak AHY, sopo lagi mas, Pak Airlangga, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan.

Acara serah terima dan peresmian KRI Bung Karno diselenggarakan di Mako Kolinlamil, Jakarta Utara, Kamis (1/6). Puan hadir mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan penerbitan aturan pelaksana sebagai implementasi atas Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Jangan sampai ada mahasiswa yang terlantar dan dosen yang menganggur karena tidak mendapatkan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan. Ini harus dilakukan demi kualitas pendidikan di Indonesia.

Pemerintah harus memberi dukungan untuk memastikan penghapusan kekerasan seksual, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Aturan pelaksana sebagai implementasi atas penerapan UU TPKS harus segera diterbitkan.

Pemerintah perlu segera mencari solusi efektif dan tindakan nyata untuk mengendalikan kondisi yang memberatkan rakyat ini dan tidak boleh membiarkan harga daging ayam dan telur terus melonjak, karena ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari rakyat kita.

Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Kami bersyukur atas capaian ini. Penghargaan tersebut akan menjadi cambuk bagi DPR RI untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan rakyat.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tak bakal tumpang tindih dengan aturan lain.