Keduanya dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak sejumlah perusahaan.

Suap itu dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpinnya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Jabar.

Sebelumnya, tim penyidik KPK telah memeriksa salah satu tersangka kasus tersebut yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Mereka akan divonis terkait kasus dugaan suap pengurusan nilai pajak dari sejumlah perusahaan

Dia bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wakil Bupati Bogor. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

Hakim Mahkamah Agung (MA) perkuat putusan bebas bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BORN), Samin Tan.

Hal itu agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

"Berdasarkan adanya kecukupan alat bukti, tim penyidik KPK kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain oleh tersangka BS,"

KPK akan mempelajari keputusan MA terhadap crazy rich batubara itu, untuk kemudian mencari celah upaya hukum selanjutnya.

Pernyataan itu menanggapi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan Tahun 2023.