Saya berharap info tersebut tidak benar. Karena jika benar maka hak rakyat menjadi terenggut.

Jika kita cermati hasil sementara dari kajian Kementerian PPN/Bappenas teridentifikasi beberapa hal yang menjadi the most binding constraint yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Analisis itu dengan menggunakan pendekatan growth diagnostics.

Pernyataan Pak Jokowi yang akan cawe-cawe terkait Pemilu 2024 demi bangsa dan negara tentu tidak pas dan berlebihan.

Jangan sampai ada mahasiswa yang terlantar dan dosen yang menganggur karena tidak mendapatkan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan. Ini harus dilakukan demi kualitas pendidikan di Indonesia.

Sekalipun saya juga paham bahwa tidaklah menjadi kunci utama keberhasilan kita mengangkat daerah-daerah dari Daerah Tertinggal itu hanya dengan kerja sebuah Kementerian saja.

Maka saya minta supaya enggak cuma MK (Mahkamah Konstitusi) yang kami minta, kami minta juga Presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat.

Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan.

Langkah itu sebagai bentuk komitmennya dalam memperjuangkan pengangkatan seluruh tenaga honorer. 

Presiden Jokowi seharusnya paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Karena itu, presiden seharusnya menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo, bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya.

Kita mengkhawatirkan dampak bagi lingkungan dan kedaulatan negara. Pengaruh pada ekosistem laut, apalagi pada pulau-pulau kecil akan sangat negatif, karenanya selama 20 tahun ekspor pasir laut dilarang.