Kalangan dewan menolak rencana Pemerintah menyediakan layanan vaksin berbayar. Pemerintah seharusnya memberikan layanan gratis kepada semua masyarakat dalam kondisi darurat seperti ini, bukan malah menambah beban masyarakat. 

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin (12/7).

Kebijakan pemerintah melalui Kimia Farma yang memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan dinilai membebani dan bahkan memeras rakyat.

Kami juga menaruh perhatian khusus pada upaya perlindungan WNI kita di luar negeri

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan rencana pemerintah menjual vaksin melalui Kimia Farma.

Usulan Fraksi Partai Demokrat soal halaman gedung DPR RI dijadikan Rumah Sakit (RS) Darurat untuk pasien Covid-19 terus memunculkan komentar beragam dari berbagai kalangan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengusulkan pengerahan tenaga kesehatan untuk merawat para pasien Covid-19.

Pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan masih mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

Kalangan dewan menilai keputusan pemerintah untuk menggabungkan semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) riset ke dalam BRIN dapat melanggar Undang Undang. Karenanya, keputusan tersebut perlu dilakukan pengkajian secara ulang dan cermat.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, Effendi Sianipar mendesak pemerintah pusat segera membantu satuan tugas (Satgas) Covid-19 Riau melakukan pelacakan virus Covid-19 varian Delta dengan menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS).