Selasa, 21/04/2026 05:22 WIB
TAG : undang-undang antiaborsi
    SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('undang-undang antiaborsi') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('undang-undang antiaborsi' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 710,10
  • Pidato Usai Reses, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

    Pidato Usai Reses, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

    Senin, 08/03/2021 16:56 WIB

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh anggota DPR tetap produktif memasuki masa sidang ini. Salah satunya mengenai pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.

  • Sekjen DPR Berharap Kerja Sama dengan Unpad Bangun Kolaborasi Bagi Kemajuan Bangsa

    Sekjen DPR Berharap Kerja Sama dengan Unpad Bangun Kolaborasi Bagi Kemajuan Bangsa

    Jum'at, 05/03/2021 16:32 WIB

    Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Universitas Padjajaran (Unpad) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pembentukan Undang-Undang dan Kerja Sama antara BK dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad tentang dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

  • Pimpinan DPR Sepakat Gagasan Pemerintah Finalkan RUU KUHP

    Pimpinan DPR Sepakat Gagasan Pemerintah Finalkan RUU KUHP

    Jum'at, 05/03/2021 13:55 WIB

    Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin setuju dengan rencana Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang ingin mempercepat revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk segera diselesaikan dan disahkan menjadi UU.

  • Revisi UU Pemilu Langkah Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi Indonesia

    Revisi UU Pemilu Langkah Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi Indonesia

    Kamis, 04/03/2021 16:24 WIB

    Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu bagian dan langkah dalam penyempurnaan sistem politik dan demokrasi Indonesia.

  • Revisi UU ITE Diharapkan Jadi Payung Hukum Insan Pers

    Revisi UU ITE Diharapkan Jadi Payung Hukum Insan Pers

    Kamis, 04/03/2021 15:56 WIB

    Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Badikenita Br Sitepu menilai, UU ITE banyak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena banyak pasal yang dianggap karet sehingga menjadi amunisi bagi pihak berkuasa untuk kepentingan pribadi.

  • DPR Komit Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui RUU PDP

    DPR Komit Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui RUU PDP

    Kamis, 04/03/2021 12:45 WIB

    Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi komitmen dalam rangka melindungi data pribadi seluruh warga negara Indonesia. 

  • Anggota DPD Desak Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Anggota DPD Desak Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Sabtu, 27/02/2021 17:34 WIB

    Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus segera dilakukan. Hal ini mengingat belum adanya UU yang secara khusus mengatur soal pelindungan data pribadi ini.

  • Facebook Teken Kesepakatan dengan Tiga Perusahaan Media Australia

    Facebook Teken Kesepakatan dengan Tiga Perusahaan Media Australia

    Jum'at, 26/02/2021 07:30 WIB

    Penandatanganan itu dilakukan sehari setelah Parlemen Australia mengeluarkan undang-undang yang memaksa rakasasa media sosial itu membayar perusahaan media karena menggunakan konten di platformnya.

  • Perppu UU ITE Belum Memenuhi Syarat Kedaruratan dan Kegentingan

    Perppu UU ITE Belum Memenuhi Syarat Kedaruratan dan Kegentingan

    Rabu, 24/02/2021 13:50 WIB

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

     

  • Komisi III DPR: Perppu UU ITE Bukan Pilihan Ideal

    Komisi III DPR: Perppu UU ITE Bukan Pilihan Ideal

    Rabu, 24/02/2021 13:31 WIB

    Kalangan dewan menilai wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukan pilihan ideal untuk merespon polemik penggunaan pasal karet dalam UU tersebut.

< 69707172737475 >