Politikus Golkar menilai hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak perlu dilakukan.

PDIP menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sebatas etalase. Bagaimana tidak, pimpinan KPK diminta ikut aturan main penyidik.

PDIP menentang persepsi sejumlah kelompok masyarakat yang menilai hak angket KPK untuk menghambat pemberantasan korupsi.

Sejumlah fraksi di DPR menolak hak angket KPK yang telah diputuskan paripurna DPR. Apa alasan penolakan hak angket KPK tersebut?

Hak angket KPK yang telah diputuskan sidang paripurna DPR harus ditindaklanjuti dan seluruh fraksi harus mengirim anggotanya dalam Pansus.

Meski telah diputuskan dalam rapat paripurna DPR, pimpinan DPR belum bisa menindaklanjuti hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mendorong hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera ditindaklanjuti.

Sudding menyampaikan secara yuridis, hak angket KPK sebenarnya sudah sah setelah melalui ketok palu pengesahan saat rapat paripurna

Fraksi PKS meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memproses dan menindak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Ansory mendesak Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) menindak sikap semena-mena Fachri yang dipertontonkan pada sidang paripurna