Terkait masalah regulasi, kalau katanya ada yang mengugat di MK, kalau kami melihatnya bahwasanya masalah tertutup dan terbuka itu domainnya di DPR, bukan di tempat lain.

Abdul Muhaimin Iskandar menyebut negara dalam situasi berbahaya, apabila MK menetapkan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

Karena bisa saja ada kader, baik kader baru, kader lama partai yang misalnya enggak setuju dengan keputusan ketuanya karena kepengurusan level kan punya hak mengajukan di KPUD-nya masing-masing itu bisa jadi sentrum konflik baru.

Saya curiga Hasto ngebet sekali dorong proporsional tertutup karena dia sangat trauma dengan kasus Harun Masiku.

SBY pertanyakan, apakah ada situasi genting sehingga sistem pemilu diubah di tengah jalan ?

Kalau kemudian bahayanya ini proporsional tertutup diserahkan kepada partai, ya kita khawatirkan akan muncul orang-orang di DPR itu yang mungkin tidak sepaham dengan harapan masyarakat. Kedua, orang yang bisa berpaham radikal, bisa jadi ada di partai kan, di parlemen kan, karena masyarakat tidak mengakses itu, domain itu ada di parpol.

Ya tentunya kami berharap dalam sidang sidang MK, para hakim MK juga melihat dinamika yang ada, pertimbangan dari DPR, pertimbangan dari pemerintah, dan harapan orang banyak, tentunya yang ingin juga melihat demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

Golkar, kata Airlangga bersama 7 partai di parlemen sepakat untuk menolak sistem proporsional tertutup

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan sikap partai yang menolak sistem pemilu tertutup. Bahwa Golkar berkomitmen untuk menjaga demokrasi dan reformasi.

Saya pikir bahwa kuasa hukum DPR yang terdiri dari 8 fraksi itu sudah mempersiapkan pendapat DPR.