Hari ini kita akan rapat Komisi V bersama seluruh mitra dalam rangka evaluasi pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana di Sumatera.

Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina.

Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas.

Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan integrasi sistem pengawasan maritim, percepatan implementasi National Maritime Security System.

Kita dengarkan pandangan masyarakat, kita dengarkan pandangan para akademisi, ya, tokoh-tokoh bangsa ormas ya, sehingga pembahasannya secara prosedural.

Keselamatan WNI adalah prioritas utama. Negara harus hadir, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai suara moral yang konsisten memperjuangkan perdamaian.

Saya meminta pemerintah menegaskan secara terbuka bahwa kebijakan calling visa ini tidak mengubah posisi Indonesia dalam mendukung Palestina.

PBB berada di persimpangan jalan melakukan reformasi agar tetap relevan sebagai penjaga perdamaian dunia atau semakin terpinggirkan oleh negara kuat.

Harapannya kedepan KUHP dan KUHAP baru akan membawa perubahan paradigma yang fundamental.

Sejak awal, pendidikan dan nilai kebangsaan di Indonesia tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap etnis atau agama tertentu.