Angka ini bukan persoalan main-main dan harus dijadikan alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kalau petani di Maluku, Papua, NTT, dan Kalimantan merasakan manfaat nilai tambah, pembangunan Indonesia akan lebih berkeadilan.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Nomor 158-PKE-DKPP/VI/2025 telah membuktikan adanya kecurangan yang melibatkan pemindahan suara caleg PKS lain kepada Ghufran, caleg DPR-RI PKS nomor urut 1. Fakta ini bukan sekadar isu, bukan gosip politik, tapi sudah diputuskan oleh lembaga resmi negara.

Apakah data Kementerian Desa sama dengan data Kementerian Kehutanan? Karena ini menyangkut nasib desa-desa yang selama ini justru menjadi korban regulasi.

Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Itu teknis. Bisa paralel atau apa yang didahulukan, mana yang perlu diselesaikan.

Nanti hari Rabu kita rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, dilanjutkan dengan KKP, dilanjutkan juga dengan Kehutanan. Saya pikir dari meja pimpinan, nanti bisa saja ini mengangkat isu-isu publik seperti ini.

Dan alangkah lebih baik dan produktif jika memang terbukti non halal, agar dihentikan penggunaannya, dan agar segera dicari penggantinya dari produk yang berbahan halal dan tidak melibatkan unsur yang haram, dan itu sangat banyak jenisnya dan mudah dicarinya.

Kita perlu tahu seperti apa kriteria yang dilakukan Kemenkes dalam membagi konsentrasi antara penyuksesan program quick win dengan program jangka panjang transformasi kesehatan. Karena di lapangan, fasilitas kesehatan masih banyak melakukan penyesuaian.

Prinsipnya kami mendukung, cuma di sini saya melihat masih terlalu global, gelondongan saja, belum dirinci anggaran itu misalnya kluster kegiatannya. Misalnya untuk penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.