Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap respon cepat Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan aksesibilitas di Pulau Enggano Bengkulu.

Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain.

Oleh karena itu penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat.

Saya kira audit dari seluruh kegiatan kinerja pemerintah daerah, khususnya kota dan kabupaten serta Provinsi Pesisir ini harus dilakukan secara komprehensif.

Kami juga sudah meminta Pemerintah, dan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengevaluasi pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Ketua DPR dan saya diminta berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi-komunikasi.

Jika kelestarian hutan terganggu, maka sumber air bersih bagi masyarakat akan berkurang bahkan bisa menghilang. Ini akan memberikan efek buruk bagi kehidupan masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan 4 Pulau ke wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai keputusan yang tepat dan bijaksana.

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma mendorong Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan pengelolaan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang baru dikembalikan untuk Aceh setelah sebelumnya bersengketa dengan Sumatera Utara.