KPK tidak bisa sembarangan mengubah isi LHKPN pejabat. Sebab, KPK tidak mengetahui pasti total kekayaan dari setiap pejabat di Indonesia.

Proses pengadaan tanah itu didalami penyidik Lembaga Antirasuah lewat pemeriksaan pegawai negeri sipil.

Hal itu didalami lewat mantan Bagian Accounting PT Kuala Persada Papua Nusantara Adrian pada Senin, (13/9).

Hal itu diselisik lewat Direktur PT Anugrah Setya Buana, Zaenal Arifin.

Dia mengaku tidak mengetahui soal surat permohonan penyaluran pegawai nonaktif ke perusahaan BUMN.

Uang itu untuk meredam penyelidikan kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai agar tidak naik ke tahap penyidikan.

Ketiga diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasindo, Solihah (SLH).

Robin disebut mencari lokasi safe house untuk melancarkan transaksi suapnya bersama dengan seorang pengacara bermama Maskur Husain.

Suap itu sebagai imbalan agar kasus suap terhadap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen yang menyeret nama Usman Efendi tak diusut KPK.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK mendakwa ajun komisaris polisi (AKP) tersebut menerima suap dari lima pihak beperkara di komisi antikorupsi.