Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melakukan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal Pemerintah baru yang harus memiliki kekuasaan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tapi yang dimaksud (pelarangan konten siaran) itu adalah penggunaan frekuensi publik untuk penyiaran gosip dengan hak eksklusif. Misalnya, ada artis nikah terus disiarkan berhari-hari secara eksklusif menggunakan frekuensi publik. Itu yang diatur.

Berita-berita mengatakan bahwa salah satu prasyarat Indonesia diterima di OECD adalah dengan membangun hubungan dengan Israel. Nah sementara perjuangan Indonesia untuk menghilangkan penjajahan di muka bumi itu adalah amanat konstitusi kita.

Pada dasarnya, lembaga penjamin kita punya kesamaan. Kami juga memperluas fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin polis asuransi melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sebenarnya, kalau dari sisi forum, itu cukup banyak parallel session. Jadi akan ada yang kelompok pemerintah, ada yang kelompok parlemen, ada yang kelompok civil society. Pendekatannya nanti multistakeholder.

Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, di mana APBN 2025 disusun oleh Pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah Pemerintahan yang baru.

Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka.

Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini.

Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat.