Sebanyak lima fraksi di DPR telah mengirim anggotanya untuk Panitia Khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fraksi PKS menolak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin sidang paripurna DPR. Sebab, Fahri dianggap tidak layak karena sudah tidak mewakili PKS.

DPD RI disebut hanya sebatas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Non-Governmental Organization (NGO) pelat merah.

DPD harus menggelar rapat paripurna untuk memutuskan siapa anggotanya yang menggantikan posisi Oesman.

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut sedang tersandera sejumlah kasus.

Politikus Golkar menilai hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak perlu dilakukan.

PDIP menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sebatas etalase. Bagaimana tidak, pimpinan KPK diminta ikut aturan main penyidik.

PDIP menentang persepsi sejumlah kelompok masyarakat yang menilai hak angket KPK untuk menghambat pemberantasan korupsi.

Sejumlah fraksi di DPR menolak hak angket KPK yang telah diputuskan paripurna DPR. Apa alasan penolakan hak angket KPK tersebut?

Hak angket KPK yang telah diputuskan sidang paripurna DPR harus ditindaklanjuti dan seluruh fraksi harus mengirim anggotanya dalam Pansus.