Menteri ini agar Kabupaten Paniai bisa lepas dari statusnya sebagai salah satu daerah tertinggal.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima suntikan vaksin Covid-19 tahap kedua. 

Jika umrah mahal dan pelaksanaan hukum terkait legalitas PPIU masih lemah, sangat mungkin muncul penyelenggara-penyelenggara perjalanan umrah yang bodong.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di Perairan Natuna Utara dalam kondisi aman.

Intinya tantangan internalnya mereformasi jajaran kepolisian yang lebih mengayomi, melindungi, melayani untuk kepentingan kamtibmas.

Diakui Lestari, saat ini memang ada kelompok masyarakat yang sudah menyadari pentingnya vaksinasi, namun di sisi lain ada kelompok masyarakat memang sejak awal tidak percaya adanya Covid-19, apalagi vaksin.

Bamsoet menjelaskan, payung hukum penerapan e-Court sudah tertuang melalui Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) mengklaim mutasi virus corona baru (Covid-19) tidak berdampak terhadap kinerja Vaksin Merah Putih.

Kemnaker telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK ini.

kaum muda sebagai tulang punggung menuju Indonesia Emas 2045, merupakan sebuah keniscayaan.