Peneliti BRIN ini sudah kebablasan. Karena pernyataan yang dilontarkan bukan pernyataan peneliti yang bersifat ilmiah dan independen. Pendapatnya sangat politis, layaknya sebagai pernyataan tim sukses atau konsultan politik yang partisan. Dia lupa BRIN adalah lembaga riset dan inovasi yang netral, obyektif, independen, dan non-partisan.

Semakin lama survei kita semakin naik terhadap partai dan calon presiden kita, akan semakin banyak serangan dan fitnah-fitnah terhadap kita.

Inalum merupakan BUMN yang memproduksi aluminium. Sejak beroperasi tahun 1982, hitungan produksinya tidak lebih dari 250 ribu ton per tahun. Sementara demand atau kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta ton per tahun. Akibatnya Untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus import. Padahal kita kaya dengan bauksit. Hal ini karena Inalum tidak memilik energi listrik yang cukup untuk proses produksinya.

Jadi transportasinya harus dipikirkan apakah memungkinkan misalnya diperbanyak pelayanan kesehatan misalkan dalam bentuk klinik kapal. Itu kan perlu dibicarakan, karena jumlah penduduknya 1,8 juta yang tersebar di pulau-pulau, harus diatur karena di Kota Ambon ini ada rumah sakit rujukan nasional yaitu rumah sakit Dr. J. Leimena.

Bertepatan dengan hari ulang tahun Surya Paloh, Partai NasDem hari ini melaksanakan apel siaga perubahan (ASP) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Ribuan kader dan simpatisan Partai NasDem hadir dalam ASP tersebut.

Negara melalui Kemensos RI telah memberikan bantuan. Tinggal bapak dan ibu harus terus menguatkan tekad dan semangat. Insya Allah pasti bisa meringankan beban hidup dengan usaha.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memberi perhatian terkait penanganan pengelolaan sampah agar tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.

Komisi VII DPR RI mendukung penuh pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Sumatera Utara, seperti PLTA Sigura-gura, PLTA Tangga dan PLTA Asahan.

Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses, ke Provinsi Sumatera Barat. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kota Padang menyebabkan banjir merata di seluruh jalan ibu kota provinsi ini.

Pertama, RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Padahal budget yang ditetapkan dalam APBN dan APBD ini penting untuk menjamin kesehatan rakyat.