Pompeo dan Netanyahu mengkritik kurangnya dukungan internasional terhadap permintaan AS untuk pemulihan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran.

Kunjungan Grossi dilakukan setelah Washington minggu lalu mendorong Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan kembali sanksi internasional terhadap Teheran yang dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia.

AS telah memberlakukan sanksi sepihak dan ilegal terhadap Iran sejak menarik diri dari kesepakatan internasional penting tentang program nuklir Iran pada 2018.

Hubungan yang tumbuh antara Iran dan Venezuela mengkhawatirkan negara-negara lain di kawasan. 

Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan memberikan sanksi berupa denda melalui aplikasi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan.

Iran, Rusia, dan China berpendapat, Washington tidak memiliki hak memicu sanksi "snapback" sejak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018.

Mereka siap juga untuk menerima sanksi organisasi apabila tidak mengikuti Sekolah Partai ini dengan sebaik-baiknya. 

Menteri Luar Negeri, AS Mike Pompeo sebelumnya memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa Washington akan mengembalikan sanksi internasional berdasarkan klausul snapback dari Resolusi 2231.

Jika AS tidak berhasil memperpanjang embargo, Pompeo mengancam akan memicu pengembalian semua sanksi PBB terhadap Iran di bawah proses yang disepakati dalam kesepakatan 2015.

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam dijatuhi sanksi karena bertanggung jawab secara langsung untuk melaksanakan kebijakan penindasan kebebasan dan proses demokrasi Beijing.