Anggota Komisi VII DPR RI, Joko Purwanto menemukan adanya kebijakan di Kalimantan Barat yang saling tumpang tindih antara sektor pertambahan dengan sektor pertanian, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima audiensi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kedatangan DPRD Kalsel ini dalam rangka konsultasi mengenai proses dan mekanisme penyusunan rancangan regulasi baik dari aspek materi maupun substansi.

Harapannya, masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) ke depan dapat menyetor uang haji ke BPD Kaltimtara.

Beras Organik Krayan yang hanya tumbuh di wilayah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, telah diberikan hak paten oleh pemerintah. Beras yang sudah tumbuh sejak masa nenek moyang itu ditanam di atas lahan sawah tradisional.

Masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) menolak adanya politik dinasti pada Pilgub 2018 mendatang. Penolakan ini disampaikan warga terkait pencalonan Karolin Natasya menjadi Cagub Kalbar.

Komisi IV DPR RI temukan permasalahan asuransi nelayan di Kalimantan Barat. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kuburaya, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik selain mengapresiasi kinerja Kapolda Kalimantan Barat terkait banyaknya terobosan-terobosan dalam penegakan hukum, dirinya meminta Polda Kalbar bersikap adil kepada seluruh kontestan Pilkada Kalbar.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat Benny Kabur Harman minta Pemerintah Pusat lebih memperhatikan proses penanganan korupsi yang berpusat di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang membutuhkan biaya ekstra.

Komisi IV DPR RI mengkritisi kondisi Gudang Pupuk Sriwijaya, Kalimantan Barat yang basah dan tidak memadai.

Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah meresahkan. Sebab, narapidana kasus narkoba di Lapas ini terus bertambah.