Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti ikut melakukan korupsi pengadaan "Backbone Coastal Surveillance System" (BCSS) yang terintegrasi dengan "Bakamla Integrated Information System" (BIIS).

Platform daring tersebut dimanfaatkan satuan pendidikan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ) daring, dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman.

Penahanan Yoory dimulai sejak 25 Agustus 2021 kemarin, sampai dengan 23 September.

KPK juga akan membahas pengadaan anggaran pengadaan tanah yang kini berujung rasuah. KPK berharap dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang.

BPK menemukan nilai kesepakatan pengadaan lahan seluas 14.349 meter persegi itu sebesar Rp 67.907.317.000.

KPK juga memeriksa dua tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA), dan Wakil Direktur PT AP Anja Runtuwene (AR).

Kejari Kabupaten Tegal mengusut dugaan mark up dalam pengadaan fingerprint di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal pada akhir 2019 silam.

Masa penahanan Rudy Hartono diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 22 Agustus 2021 hingga 30 September 2021.

Penelusuran aset-aset Rudy ini dilakukan tim penyidik saat memeriksa seorang swasta bernama Dewi, Kamis (19/8)