Lembaga Antikorupsi menduga ada pihak lain yang turut serta menerima dan menikmati uang hasil korupsi dalam kasus ini.

KPK menduga besaran fee yang diberikan oleh perusahaan menjadi penentu jumlah kuota rokok dan minol yang didapat. 

KPK masih mendalami dugaan penyamaran aset hasil korupsi oleh Abdul Wahid.

Program Desa Antikorupsi merupakan bagian dari percepatan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana Undang-Undang Desa mengatur agar banyak pihak terlibat demi mewujudkan good and clean government.

Ali enggan memerinci total uang dan pihak lain yang menerima. Namun, pemberian uang itu dilakukan sebelum proses lelang.

Pendalaman materi ini ditelusuri lewat Bobby Koesmanjaya selaku pendiri dan pengasuh pondok pesantren dan Ferry Riandy Wijaya selaku pihak swasta.

Tak hanya Isnu, penyidik turut menjadwalkan pemeriksaan saksi bagi tersangka lainnya dalam kasus e-KTP.

Penyelenggara negara harus tegas menolak gratifikasi karena bisa mengganggu objektivitas saat bekerja.

KPK menyebut banyaknya laporan gratifikasi yang diterima, tak menjamin bebas dari korupsi.

Andi menyebut perpanjangan HGU sawit membutuhkan minimal Rp2 miliar.