Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 sangat perlu dan mendesak mengingat pandemi COVID-19 telah menyebabkan kondisi darurat yang telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, dan pelayanan publik di DKI Jakarta.

Kalangan dewan meminta agar semua proyek pemerintah selain penanganan Covid-19 dihentikan. Semua pihak harus berkonsentrasi pada penanganan wabah Covid-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhir.

Pengusutan dilakukan penyidik KPK dengan memeriksa Robin sebagai saksi bagi advokat Maskur Husain (MH).

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah untuk segera memenuhi semua kebutuhan rakyat. Hal itu seiring dengan keputusan Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Ketua panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020, Toshiro Muto tidak menutup opsi pembatalan Olimpiade. Dia memastikan bakal mengawasi jumlah infeksi dan mengadakan diskusi jika perlu.

Jerry mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan punya satu unit khusus dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam bidang perdagangan, yaitu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN).

Ini karena pelaksanaan kompetisi bergengsi seluruh dunia itu digelar di tengah pandemi Covid-19. Kondisi itu juga diperburuk oleh maraknya penolakan atas penyelenggaraan Olimpiade Tokyo dari sejumlah pihak di Jepang.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan disiplin protokol kesehatan serta percepatan vaksin bisa membantu mengakhiri PPKM Darurat.

Pemerintah resmi mengumumkan perpanjangan pengetatan hingga 25 Juli 2021 mendatang. Perpanjangan itu dilakukan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 ini tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di seumlah daerah.