Anggota DPD RI meminta kepastian dari pemerintah terkait kebijakan jeda (moratorium) pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang IV, DPD RI menetapkan lima keputusan penting yang mencakup hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, pandangan dan pendapat, serta rekomendasi DPD RI.

Lestari Moerdijat: Tingkatkan Pemahaman Masyarakat terkait Pentingnya Kebijakan yang Pro Perempuan

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) membuka peluang aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menduduki beberapa jabatan sipil sehingga penunjukan Iqbal sebagai Sekjen sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menanggapi wacana pemaksaan komisi tunggal 10 persen kepada seluruh platform, Modantara menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan dinamika industri. Platform memiliki model bisnis yang beragam, berdasarkan layanan, pasar, dan strategi pemberdayaan mitra yang berbeda-beda.

Kasus-kasus PMI non-prosedural yang terlantar di luar negeri hanyalah puncak gunung es

Dengan mengucap Bismillaahirrohmaanirrohiim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, hari Selasa, 20 Mei 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Kebijakan menempatkan TNI pada kantor Kejaksaan dinilai bukan hanya soal keamanan semata. Penempatan Militer Indonesia di kantor-kantor Kejaksaan bahkan disebut sebagai alarm keras bahwa negara sedang darurat korupsi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) sedang menyiapkan pelatihan konseling bagi guru non-Bimbingan Konseling (BK).

Jika ada unsur pidana dalam kecelakaan maut tersebut, saya meminta kepolisian untuk menindak tegas. Dan ungkap penindakan terhadap pelanggaran yang ada secara terbuka.