Fraksi Partai NasDem DPR RI berubah sikap. Sekarang fraksi partai besutan Surya Paloh itu menyatakan tidak ikut mendukung kelanjutan pembahasan revisi UU Pemilu

Klaim Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Jokowi menegur Kepala KSP Moeldoko terkait isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuai kritik dari Partai NasDem.

Sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkap isu kudeta dinilai menimbulkan kekisruhan dan merugikan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Wacana normalisasi pelaksanaan Pilkada serentak nasional yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu terus menuai komentar dari berbagai kalangan.

Fraksi NasDem DPR RI menolak keras persyaratan persyaratan minimal pendidikan tinggi bagi calon capres (Capres) hingga calon legislatif (Caleg) sebagaimana isi draf revisi Undang Undang (RUU) Pemilu yang beredar.

Hampir seluruh fraksi di DPR RI tidak sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar 2024 mendatang. Mayoritas fraksi maunya pilkada serentak dinormalisasi dan diadakan pada tahun 2022 dan 2023.

Larangan bagi bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengikuti pemilihan umum yang tertuang dalam di dalam draf RUU Pemilu sebenarnya bersifat normatif.

Fraksi NasDem DPR RI maunya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sesuai dengan jadwal pada 2022 mendatang, termasuk Pilkada DKI.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus menindak tegas dugaan aksi rasisme yang dilakukan politisi Partai Hanura Ambroncius Nababan.