BKSAP DPR RI mempertanyakan standar ganda dalam demokrasi, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pencapaian SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa pelayanan medis untuk pasien BPJS tidak berbeda dengan pasien lainnya.

Anggota DPR meminta Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun daerah, sejatinya harus memperhatikan keberadaan pondok pesantren dan madrasah.

Anggota Komisi III DPR mendukung langkah Polri yang akan ‘memiskinkan’ bandar narkoba dengan pasal pencucian uang sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam Pilkada bukanlah kekerasan politik, melainkan politik uang.

Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menilai keputusan lima orang Nahdlatul Ulama (NU)/Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, merupakan perbuatan tak elok.

Ini penting untuk meredam kesimpang-siuran serta keresahan yang terjadi di masyarakat.

Puan Maharani meminta para perwira muda TNI-Polri yang telah dilantik tersebut untuk menjadi andalan bagi masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyebut, terdapat tiga masalah yang akan menjadi fokus panitia khusus (Pansus) hak angket pengawasan haji.

Puan Maharani menyoroti proses penyusunan peraturan baru perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang saat ini tengah digodok oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).