Faktor keamanan merupakan hal penting yang perlu dijamin keberadaannya dalam aktivitas ekonomi digital, yang diantaranya adalah mengenai hubungan kontrak jual beli dan sistem pembayaran.

Bamsoet menekankan, penting disadari bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, hanya dapat dilakukan melalui langkah integratif dan kolaboratif.

Lebih lanjut, Menaker Ida mengingatkan bahwa untuk menghindari terjadinya duplikasi penerima manfaat program BSU 2021 dengan program bantuan sosial lainnya

Menurut Menaker Ida, presidensi G20 Indonesia tahun 2022 merupakan momentum yang baik bagi Indonesia untuk dapat menunjukkan komitmen, khususnya dalam memajukan bidang ketenagakerjaan. 

Jazilul Fawaid mengatakan, hukum yang berkeadilan ini juga menjadi concern MPR dan menjadi tugas semua, baik pemerintah maupun masyarakat untuk terus menerus menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Arsul juga menggaku tidak yakin amanden UUD NRI 1945 bisa terlaksana pada periode sekarang

Bangsa Indonesia tidak boleh mengabaikan fakta, bahwa faham radikalisme tidak semata-mata terpapar dan terdistribusi melalui proses indoktrinasi yang dilakukan secara langsung, atau melalui pendekatan dan metodologi konvensional lainnya.

Membuat PPHN menurut pandangan Partai Demokrat cukup melalui undang-undang atau maksimal maksimal bisa melalui TAP MPR.

Dana Abadi Pesantren ini bisa menjadi kado indah dari pemerintah kepada pesantren yang selama ini telah membantu pemerintah dalam pendidikan agama dan pembenahan akhlak masyarakat.

Dengan melakukan prinsip check and balances serta melaksanakan amanat rakyat, maka berapa pun jumlah Partai dan anggota dewan yang beroposisi, telah berperan menyelamatkan praktek demokrasi di Indonesia.