Firli meminta jajarannya bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. 

Demi kepastian hukum bagi investor, revisi UU Migas harus dipercepat

Dengan tak jelasnya peraturan tentang batasan APBN untuk mendanai IKN, Wakil Sekretaris Fraksi PKS ini memperkirakan, revisi tersebut berpotensi membuat pengelolaan APBN untuk keperluan IKN makin ugal-ugalan demi memuluskan rencana pembangunan IKN.

Golkar tetap taat aturan. Partai besutan Airlangga Hartarto itu akan mengikuti apa pun yang menjadi keputusan pemerintah terkait Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu.

Secara politis dengan disahkannya KUHP Baru ada kebanggaan nasional ketika melepaskan diri dari belenggu Undang-undang yang bersifat kolonial. 

Kebijakan yang baru disepakati DPR dan Pemerintah terkait Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Pengeluaran dana APBN untuk BLT minyak goreng juga sudah ada dasar hukumnya, yakni Undang-Undang APBN.

Pengamat Sebut UU KUHP Ancam Kebebasan Berpendapat

DPR RI telah menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Undang-Undang dalam pengambilan keputusan

Jadi pembahasannya belum dilakukan karena RUU IKN paling cepat dibahas tahun depan. Karena RUU Ini merupakan inisiatif dari pemerintah, DPR tentu menunggu Surat Presiden (Surpres) turun dulu.