Kalangan dewan menilai rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi dengan pengawasan ketat.

Kalangan dewan menilai Pemerintah kurang tepat apabila mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk membantu modal BUMN. Apalagi kalau uangnya diambil dari cadangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diproyeksikan untuk program-program prioritas.

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kab. Tangerang melaksanakan agenda Launcing Program AMI (Aksi Melayani Isoman) di Kantor DPC PKB Kab. Tangerang

Kalangan dewan meminta pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata cara penyelenggaraan vaksinasi guna mencegah munculnya klaster penularan baru.

Kalangan dewan meminta pemerintah tepati janji untuk mengalihkan pasokan gas oksigen sektor industri ke sektor medis.

Kalangan dewan meminta pemerintah mengambil langkah strategis berupa pemberian penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh para tenaga kesehatan (nakes) dan aparat kepolisian serta TNI yang menjadi garda terdepan dalam upaya menekan penyebaran covid 19 di seluruh daerah di Indonesia.

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah untuk fokus mempercepat riset dan produksi vaksin Merah Putih yang dikembangkan Konsorsium Riset Covid di bawah koordinasi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Kalangan dewan menolak rencana Pemerintah menyediakan layanan vaksin berbayar. Pemerintah seharusnya memberikan layanan gratis kepada semua masyarakat dalam kondisi darurat seperti ini, bukan malah menambah beban masyarakat. 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga obat terapi Covid-19. 

Kalangan dewan menilai keputusan pemerintah untuk menggabungkan semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) riset ke dalam BRIN dapat melanggar Undang Undang. Karenanya, keputusan tersebut perlu dilakukan pengkajian secara ulang dan cermat.