Demokrasi membutuhkan checks and balances, karena di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama tugas patriotik

Indonesia menelan bulat-bulat paham DEMOKRASI barat sebagai hasil proxy AS dan sekutunya untuk menguasai ekonomi dan sumberdaya alam nusantara.

Komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2014-2019 yang lalu menjadi luka sejarah bagi proses demokrasi melalui Pemilu 2019. Sebab, penyusunan AKD tidak dilakukan berdasarkan proporsional dari hasil Pemilu.

Indonesia saat ini menjurus pada kebebasan yang 100 persen ala barat.

Mampu meraih penghargaan Indeks Demokrasi Tertinggi terbaik kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, belum dirasa cukup oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Maka ia pun meminta agar kualitas demokrasi pada Pilkada Serentak 2020 di Bali mesti meningkat.

Mendukung proses demokrasi dan turut melawan berbagai bentuk penindasan adalah tugas utama kaum terpelajar

MPR adalah lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah

Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menegaskan komitmennya pada demokrasi, dan pernah menyatakan tidak keberatan jika dirinya didemo

Apapun ketika kita memilih jalan demokrasi, seharusnya telah tersedia mekanisme untuk menyelesaikan berbagai  persoalan dengan cara bermusyawarah

Provinsi Bali menjadi satu dari lima provinsi di Indonesia yang menerima penghargaan karena memiliki Indeks Demokrasi kategori baik. Bahkan, dengan angka 82,37 menempatkan indeks demokrasi provinsi Bali tertinggi kedua se-Indonesia.