PKS sendiri menolak dimasukannya pasal terkait dengan power wheeling. Sebab pasal ini bukan sekedar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh pihak swasta, namun implikasi yang krusial adalah dimungkinkannya pihak pembangkit listrik swasta untuk menjual listrik secara langsung kepada pengguna listrik dengan mengambil peran PLN.

DPR dan pemerintah diminta tidak diam terkait dugaan pemberian fasilitas mewah hingga asusia kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). DPR dan pemerintah harus segera bertindak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak agar BSSN harus lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara.

Ketua MPR: Tempo Patut Diduga Melanggar Kode Etik Jurnalistik

Tingkatkan Perlindungan Anak dari Ancaman Kekerasan

Penguatan DPD, Fadel Muhammad : Fokus Saja Pada Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah

Tentu kita apresiasi sekaligus menyayangkan, karena Dirjen itu kan yang melaksanakan kebijakan saja. Negara, dalam hal ini Kominfo sebagai lembaga negara yang diberikan tanggung jawab melaksanakan pembangunan PDN dan PDNS, harus segera memulihkan pelayanan publik yang terdampak atas serangan ransomware ini.

Adhyaksa Awards 2024, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kinerja dan Profesionalitas Kejaksaan