Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui publik bahwa saluran informasi yang disediakan DPR RI juga dua arah ke masyarakat. Ini banyak sekali data yang disediakan mulai dari risalah rapat, naskah RUU dan dokumen lainnya. Semua didokumentasikan dalam kaitan keterbukaan imformasi.

Di internal kami sudah putuskan pembentukan lima Panja dan dalam rapat ini akan mengesahkan lima Panja, apakah dapat disetujui.

Adapun rincian dari perubahan tersebut yaitu pertama perubahan penjelasan pasal 5 huruf G, yang mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan.

Fraksi PKB, lanjut dia, memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2023 yang bertemakan `Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan` idealnya tidak semata-mata didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian.

Kami berpandangan bahwa target tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang relatif berlebihan, mengingat tahun 2022 sebagai baseline RAPBN 2023 masih dipenuhi ketidakpastian akibat melonjaknya angka inflasi global, pengetatan moneter oleh bank sentral AS, dan belum redanya tensi geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina.

Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi UU.

Kami di Komisi IX minggu depan kami akan membahas ini bersama dengan Kemenkes, hari Senin, Komisi IX sudah memutuskan untuk mengudang Kementerian Kesehatan dan pihak terkait untuk soal hepatitis akut ini dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.

Melalui tugas diplomasi ini, DPR RI ikut memiliki tanggung jawab dalam membangun dunia yang lebih baik, membangun tatanan sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial.