Ini penting menjadi catatan BPKH. Bagi saya ini sesuatu yang ironis sekali bahwa BPKH tak memiliki akses terhadap siskohat, sebagai sistem komputerisasi haji.

Pelaksanaan RDPU dengan para saksi dari pihak travel dilakukan tertutup sebagai salah satu strategi untuk mendorong keterbukaan para saksi dalam menyampaikan keterangan terhadap pansus.

Artinya daftarnya di tahun 2024 langsung bisa berangkat sementara mereka ada yang miliki daftar antrean berangkat pada tahun 2025-2029, namun tidak mendapatkan prioritas dari Kemenag.

Ketua MPR RI Bamsoet Terima Appreciation Award dari Kelompencapir Disscusion Notaris Indonesia

Pengembangan Desa Wisata di Papua Selatan sebuah Keniscayaan

Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan alokasi belanja pegawai dan dukungan operasional pendidikan.

Jadi ya, saya kira sesuatu yang wajar. Kita pun juga di RK-Siswono juga akan terus bekerja untuk memastikan supaya keterpilihannya bisa dipastikan lebih tinggi.

Isu mental health ini bukan lagi jadi sekadar wacana. Karena buktinya valid dan nyata. Dengan memperhatikan unsur mental, kita harap tidak lagi ada senior-senior yang melakukan perundungan untuk juniornya. Dan mereka yang menjadi korban juga jadi punya pendampingan.

Apakah dalam penentuan menentukan jemaah yang 10 ribu tambahan untuk ibadah haji khusus itusesuai dengan nomor urut apa tidak? Ada unsur keadilan atau tidak?.