Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024.
Dunia sedang menyaksikan genosida mengerikan oleh penjajah Israel terhadap anak-anak, perempuan, dan orang tua di Gaza Palestina. Sampai dengan hari ke 37 korban jiwa rakyat Palestina mencapai 11.223 jiwa dimana 75 persen adalah anak-anak (4.506 jiwa), perempuan (3.027 jiwa) dan orang tua (678 jiwa). 28.000 jiwa lainnya mengalami luka-luka serius yang tidak bisa dirawat dengan baik karena rumah sakit telah hancur.
Subsidi itu intervensi negara dengan menggunakan uang pajak rakyat untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang tidak mampu, khususnya terkait dengan barang kebutuhan pokok masyarakat. Uang negara yang langka harus dikelola secara efisien, agar betul-betul dapat meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya subsidi harus tepat sasaran.
Ketika data yang dihasilkan bukan data yang akurat, pertama, ini indikasi kuat adanya korupsi dari sektor pendataan. Kalau tidak seperti itu, saya minta pembuktian terbalik di mana datanya yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat?
Saya berdiri di sini sebagai ketua DPR RI mengutuk dan menyampaikan sikap tegas saya menolak kekejaman agresi militer bangsa Israel yang telah membombardir pemukiman penduduk, rumah sakit, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja dan lain-lainnya. Serta bentuk ketidakadilan lainnya kepada rakyat dan bangsa Palestina.
Susan Shalabi mengapresiasi tawaran yang diberikan oleh PSSI dan menyatakan bahwa hal itu sangat berarti bagi rakyat Palestina selama menghadapi masa-masa sulit
Pemerintah diminta untuk memaksimalkan peran SKK Migas, Pertamina dan perusahaan-perusahaan negara lainnya untuk mengelola ladang tersebut. Prioritas ini perlu dilakukan agar setiap gas yang dihasilkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Merespons konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina (Hamas) yang telah menewaskan ribuan orang, DPR terus mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian yang adil bagi Palestina serta terus menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina.
DPR RI akan mendorong Kementerian dan Lembaga untuk bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterahkan rakyat.
Pemilu merupakan alat dalam menyempurnakan penyelenggaraan demokrasi. Melalui Pemilu rakyat dapat menilai, meng-evaluasi memperbaharui maupun tidak melanjutkan mandat kepada Presiden RI, DPR RI, dan DPD RI