Dalam kondisi normal saja Pemerintahan Joko Widodo tidak mampu berbuat banyak, apalagi sekarang di tahun politik jelang pemilu. Saya pribadi tidak yakin Pemerintahan periode ini mampu menyelesaikan PR besar ini.

Yang pertama tentu mengingatkan masyarakat bahwa ada ancaman baru Covid-19 mulai bangkit lagi, menurut saya kewaspadaan masyarakat yang harus ditingkatkan.

Kondisi saat ini menunjukkan peningkatan kasus Covid-19 dan potensi wabah pneumonia yang dapat meluas, akibat lonjakan kerumunan dan mobilitas yang tinggi selama liburan.

Kolaborasi tersebut tidak akan jalan tanpa keterlibatan, kalau bahasa politiknya partisipasi, yang aktif dari setiap individu dan subbagian di dalamnya.

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto menyebut polemik ini sebagai kedaruratan dalam pemberantasan korupsi.

Meski Kurang Bukti, Penyelidikan Pemakzulan Biden Disetujui oleh Partai Republik DPR AS

Para capres dan cawapres harus memperbaiki secara serius pengelolaan tambang nasional kita ke depan, agar benar-benar terwujud bahwa sumber daya kekayaan alam kita membawa berkah, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan malah menjadi musibah karena membawa kutukan sumber daya alam.

Kenapa perlu ditingkatkan? karena dalam industri 4.0 menuju ke 5.0 kalau tidak menguasai teknologi dan tidak menguasai talenta-talenta sesuai dengan industri akan sulit nantinya mendapatkan lapangan kerja.

Lembaga antikorupsi sudah mengonfirmasi hal tersebut kepada Sudin selaku politikus PDIP lewat pemeriksaan saksi pada Rabu 15 November 2023.

Ini ide menarik. Rasanya PLN perlu mempertimbangkan usulan ini. Jangan sampai ide ini dieksekusi oleh swasta nanti PLN malah kelimpungan di tengah surplus listrik di pulau Jawa-Sumatera. PLN harus kreatif di tengah himpitan utang yg hampir mencapai Rp 500 triliun melalui investasi yang menarik dan menguntungkan. Kalau atap-atap rumah di kota-kota ini dipasangkan panel solar oleh PLN lalu masuk jaringan PLN, maka target NZE (net zero emission) tahun 2060 optimis dicapai.