Pemerintah harus memperberat besaran kompensasi bagi pengusaha yang tidak mau kontrak dengan PLN dan harus bersikap tegas kepada pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO ini. Kalau kompensasinya rendah, mereka lebih pilih bayar kompensasi dari pada mematuhi DMO.
Mestinya saat pembahasan UU itu pemerintah sebenarnya sudah paham. Mestinya pemerintah bisa menyiapkan PP atau perpres yang menjadi satu paket dengan UU. Masyarakat berhak untuk mengawal PP dan perpres supaya segera mungkin terbit supaya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan hakim.
Bulan Imunisasi Anak Nasional dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupa kegiatan pemberian imunisasi tambahan campak-rubela dan pemberian imunisasi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, setidaknya ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam aksi tersebut. Informasi itu didapatkannya dari salah seorang peserta aksi yaitu Rio Prakoso.
Saya meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naiknya harga BBM untuk nelayan ini yang telah membuat mangkrak 2000 lebih kapal nelayan dan mengancam jutaan nelayan menganggur.
Problemnya adalah ketika asrama haji itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Kementerian Agama tidak dapat mengintervensi anggaran. Oleh karena itu kami berharap bahwa Asrama Haji Donohudan tetap bisa melayani jemaah dengan pelayanan yang terbaik.
Motif dari penimbunan ini belum terungkap sebenarnya apa yang terjadi sehingga bisa sampai puluhan karung beras bantuan sosial dari Presiden itu ditimbun di dalam tanah.
Saya kira inflasi ini sangat berdampak bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Lonjakan inflasi tentu akan menggerus daya beli masyarakat miskin.
Penetapan HET semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat bukan merupakan kewenangan Pemda. LPG 3 kg Ini adalah barang bersubsidi, komoditas strategis seperti juga BBM bersubsidi, yang harga jualnya ditetapkan Pemerintah pusat.