Kami mengusulkan agar penerbitan SIM dan STNK dialihkan ke Kementerian Perhubungan.  Sehingga menjadi satu kesatuan dalam set up kebijakan transportasi.

Bupati Pemalang sendiri diusung oleh PPP dan Gerindra pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu. Penangkapannya diduga berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan serta suap pengadaan barang dan jasa.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, Pemerintah sebaiknya jangan malah saling lempar tanggung jawab antar instansi sehingga menyebabkan masalah terus berlanjut.

Kami mengusulkan agar penerbitan SIM dan STNK dialihkan ke Kementerian Perhubungan.  Sehingga menjadi satu kesatuan dalam set up kebijakan transportasi.

Politikus Gerindra ini menegaskan, asas keadilan semakin lama semakin terwujud dalam perkara ini. Tak lupa dia mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus ini hingga masuk ke tahap pengadilan.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP bersama masyarakat sipil.

Wacana penempatan TNI di jabatan sipil bisa mengembalikan dwi fungsi TNI zaman Orde Baru yang menimbulkan banyak masalah. Pertama, jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi teknis ataupun keilmuan bukan bagi-bagi jabatan.

Belum lagi Pemerintah harus mengeluarkan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal, termasuk tax holiday pajak badan kepada perusahaan smelter asing.

Ya kalau orang seperti Menko Polhukam ngomong kayak gitu ya, kurang sadar posisi. Menko Polhukam, menteri koordinator politik hukum dan keamanan. Panggil dong Kapolri.

Politikus Golkar itu meminta Mahfud untuk pelajari terlebih dahulu Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) agar tak sembarangan menilai DPR yang hanya irit bicara saat membahas kasus besar ini.