Pernyataan yang dilontarkan Legislator Dapil Sumatera Utara II itu mengkritisi pernyataan rekannya dari Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Politikus Partai Gerindra itu sebelumnya mengkritisi Kementerian Perindustrian terkait importasi besi baja, padahal pangkal masalah ada pada Kementerian Perdagangan. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengapresiasi Polri dalam penanganan lalu lintas mudik Lebaran 2022.

Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya.

Mestinya yang bersangkutan sebelum melempar statment ke ruang publik untuk terlebih dahulu memahami kebutuhan baja dalam negeri seperti apa. Agar tidak ngawur statmentnya.

Kenapa sih Kemenperin tidak mencabut-cabut itu aturan, ada apa? Itu Menteri Perindustrian Baja Dalam Negeri atau (Menteri) Baja Cina

Kini saat yang tepat bagi PTFI untuk menyelesaikan PR yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun tersebut. Pemerintah juga harus segera ambil tindakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi sekarang ini kondisi PTFI sedang bagus-bagusnya.

Ulah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi Budianta Pinem yang mengomentari berita pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani berbuntut panjang.

Fraksi PKS mendesak para Menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan.

Sekarang masih proses sidang etik, alangkah baiknya kita tunggu hasilnya. Tetapi juga harus dipastikan, bahwa sidang etik berlangsung terbuka, transparan, nanti hasilnya juga disampaikan secara terbuka.