Undang-Undang kepalangmerahan telah mengatur segala kegiatan PMI dilakukan oleh 2 pihak yaitu PMI dan Pemerintah

Pemerintah saat ini belum bisa menentukan kapan pandemi COVID-19 akan berlalu

Pemerintah kembali merevisi total biaya penanganan Covid-19 kedalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan pertambahan anggaran dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 trilun.

Ema meminta pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur jaringan internet khususnya untuk wilayah desa dan daerah pelosok

Namun program ini menuai protes karena di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, pemerintah akan memotong gaji pegawai negeri maupun swasta sebesar 3% sebagai iuran Tapera.

Mengingat pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah akan menerima jamaah haji atau tidak

PSN untuk R80 diberikan dengan catatan, antara lain, pendanaan tanpa APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah, dan pendanaan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis, usai pemerintah memutuskan tidak mengirim jemaah haji ke Mekah pada tahun ini, akibat pandemi virus corona baru (Covid-19).

Norwegia membantu menengahi Kesepakatan Oslo 1993 dan 1995, yang mengatur pemerintahan sendiri Palestina sementara dan terbatas di wilayah pendudukan