Kalangan dewan meminta kesekjenan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan ke publik soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan lembaga tersebut sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan informasi terdapat 75 pegawai KPK, termasuk Novel yang disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Mereka terancam gagal alih status menjadi ASN.

Kurnia mengatakan bahwa sinyal untuk tiba pada kesimpulan itu terlihat secara jelas dan runtut. Hal itu dimulai dari merusak lembaga antirasuah dengan UU KPK baru.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim belum membuka data perihal pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan di BKN.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin upacara pelepasan empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna bakti terhitung 1 Mei 2021 di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/4).

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyerahkan santunan kepada 35 anak yatim dari keluarga besar pegawai yang pernah mengabdi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Sebanyak 47,2 persen atau hampir 50 persen pegawai negeri sipil (PNS) menilai area pengadaan masif terjadinya praktik korupsi.

Kalangan dewan mendorong Badan Kepegawaian Nasional (BKN) segera menyelesaikan permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2019 yang belum memiliki nomor induk.

ICW menduga adanya pegawai internal KPK yang diduga membocorkan informasi rencana penggeledahan.