Penggunaan anggaran pemilu jadi sorotan saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ghufron terbukti melanggar kode etik atas penyalahgunaan pengaruh dan jabatan

Nurul Ghufron dinilai terbukti melanggar kode etik atas penyalahgunaan pengaruh dan jabatan

Nurul Ghufron dinilai terbukti melanggar kode etik atas penyalahgunaan pengaruh dan jabatan.

Nurul Ghufron dijatuhi sanksi pemotongan gaji sebesar 20 persen selama enam bulan.

Ghufron harus menjalani proses etik lantaran diduga membantu mutasi di Kementan.

Sidang etik tetap berjalan dengan hadir atau tidaknya Nurul Ghufron.

Sidang etik akan digelar setelah PTUN Jakarta menolak gugatan Nurul Ghufron.

Gugatan itu diputus oleh Irvan Mawardi selaku Hakim Ketua

Gugatan Nurul Ghufron diputus pada Senin, 12 Agustus 2024.