MPR juga mendukung kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo dalam pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Implikasi pemindahan IKN berupa pemerataan kesejahteraan ini sesuai komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah atau spasial.

Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mesti siap didemosi (pemindahan ke jabatan yang lebih rendah), jika kerjanya tidak maksimal.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Jakarta harus segera mempersiapkan diri jika pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terealisasi.

Faktor-faktor penyebabnya adalah, pertama mengabaikan studi kelayakan. Hal ini dapat terlihat dari proyek-proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, Pelabuhan Patimban, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga yang semua masalahnya tak lepas dari minimnya studi kelayakan.

Tidak hanya pemindahan Ibu Kota Negara, substansi PPHN juga harus dapat menggambarkan wajah Indonesia 50 tahun bahkan 100 tahun kedepan.

DPD RI meminta agar proses pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, namun harus dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pemindahan ibu kota negara.

Beijing menurunkan hubungan diplomatik dengan Lituania pada Minggu untuk menunjukkan kemarahan atas pemindahan kedutaan secara de facto.

Tunda dulu pembangunan infrastruktur, berhentikan dulu menambah anggaran APBN untuk kereta api cepat. Berhenti menyebut-nyebut dulu tentang pemindahan ibu kota. Prioritaskan ini. Saya kira ini menjadi kebijakan umum yang perlu kita sikapi secara bersama.

Pemerintah memang sudah resmi mengirimkan surat presiden (Surpres) RUU Pemindahan IKN di pada akhir September lalu, tetapi kami ingatkan agar DPR tidak tergesa–gesa dan jangan terburu–buru memaksakan tahun ini harus selesai.