Komisi II DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024 sebesar Rp7,33 triliun.

Saya sampaikan kepada pak Dirjen tadi supaya tidak akan pernah membatalkan sertifikat punya masyarakat kecuali atas keputusan PTUN Dan Pertanahan menjadi bagian dalam perkara itu. Karena kalau itu dilakukan, dibatalkan oleh ATR BPN, maka ATR BPN menjadi salah satu yang masuk ke dalam mafia Pertanahan.

Itu pasti melibatkan banyak orang, tetapi tentunya orang itu bukan institusi, orang itu adalah oknum-oknum tetapi dari institusi, oknum dari institusi tertentu yang berwenang untuk menindak atau menyelesaikan, karena mereka ada di dalam, otomatis mereka ada konflik kepentingan, maka terjadilah mafia.

Karena kan konsepsi pelaku itu atau tersangka dan terdakwa itu, kan yang langsung melakukan atau membantu melakukan bisa luas. Sesuai pasal 55 dan 56 yang disebut dengan pelaku itu tidak hanya orang yang hanya langsung melakukan, tetapi yang membantu bisa terkena pidana.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal meminta BPN dan Pemprov Sumatera Barat mempercepat pembebasan lahan Tol Padang-Sicincin yang hingga kini belum rampung.

Kata Menteri Hadi, Tahun 2025 Seluruh Tanah di Indonesia Bersertifikat

Jakarta Pusat Dideklarasikan Sebagai Kota Lengkap ke Tujuh

Menteri ATR/BPN Berharap Seluruh Tanah Kas Desa Disertifikatkan

Pemecatan ini buntut KPK yang menaikkan kasus harta kekayaan Sudarman Harjasaputra sebesar Rp14,7 miliar ke tingkat penyelidikan.

Lebih dari 2.000 perwakilan pemerintah pusat dan daerah hadir secara daring dan luring.