Anggota Komisi III DPR, Stevano Rizki Andranacus mengecam tindakan intoleran atas pembubaran kegiatan retreat pelajar Kristen oleh sejumlah warga yang viral di media sosial, di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah tegas Kemendagri yang melarang ormas menggunakan atribut menyerupai TNI/Polri maupun Kejaksaan.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) membuka peluang aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menduduki beberapa jabatan sipil sehingga penunjukan Iqbal sebagai Sekjen sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bahaya sekali, itu bahaya sekali. Berpotensi merusak masa depan bangsa Indonesia kalau dibiarkan. Tidak ada jalan lain kecuali aparat penegak hukum bisa mencari dan menemukan pengelola akun tersebut.

Kejaksaan dan kepolisian bisa saja menindaklanjuti temuannya, dan Kementerian BUMN, DPR, dan siapa pun bisa melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum.

Tanggal 14 April 2010 menjadi catatan kelam dalam sejarah sosial Jakarta, saat kawasan makam keramat Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, berubah menjadi medan bentrokan brutal antara warga dan aparat.

Aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, harus bisa memastikan situasi aman.

Kan mereka berbaur bersama masyarakat. Nah itu yang menjadi kesulitan bagi aparat yang bertugas di sana apalagi kalau kita bicara di sana lokasinya kan sangat sulit aksesnya. Apalagi masyarakat sipil, kemampuan untuk membedakannya sulit.

Ketua DPR Puan Maharani meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas teror paket yang dikirimkan ke kantor Media Tempo.